large image
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Tatang Muftadi, SE
NIP. 19640911 198308 1 001
SEKILAS KOTA CILEGON
PENGUMUMAN
AGENDA
PUSAT UNDUHAN
Klik Gambar di Bawah ini
LINK TERKAIT


RAPAT KOOORDINASI NASIONAL BIDANG KOPERASI DAN UMKM
Kategori Berita | Diposting pada : 2018-04-10 -|- 09:56:00 oleh Admin
Bagikan Artikel ini :

“SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM”


TAHUN 2018


DIY yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Koperasi dan UMKM 2018. Mengusung tema ‘Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Pemberdayaan Koperasidan UMKM’, RAKORNAS yang digelar pada 4-6 April 2018.


Rakornas tersebut dihadiri 34 provinsi, yang didukung kurang dari 515 Daerah tingkat II kabupaten / kota. Termasuk kota cilegon yang dihadiri langsung kepala Dinas Koperasi Usaha mikro dan Kecil Kota Cilegon H. Tatang Muftadi, SE.


RAKORNAS Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2018 dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Puspa yoga dan sambutan dari Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Pada pembukaan RAKORNAS tahun ini di pelataran barat Candi Prambanan pada 4 April 2018 malam, dilakukan pula pemberian penghargaan terhadap koperasi yang dinilai terbaik, koperasi berprestasi, pemerintah daerah yang member perhatian pada koperasi dan UMKM, serta penyelenggara pelatihan koperasi terbaik.


Rakornas merupakan forum koordinasi untuk membangun, meningkatkan dan memperkuat sinergi serta kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka integrasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan KUMKM.


Sempat ada pembahasan oleh sekretaris kementrian koperasidan UMKM Agus Muharram mengenai apakah sebaiknya dihilangkan terkait dengan UMKM di kementrian Koperasi, menurut Kadis Koperasi Kota Cilegon Tatang Muftadi, justru UMKM merupakan salah satu unsur yang mendorong Koperasi Sehat. Oleh karena itu menurutnya, Di dalam kegiatan koperasi biasanya ada kegiatan UMK tapi didalam kegiatan UMK belum tentu adanya Koperasi untuk hal tersebut agar pelaku UMK menyadari betapa pentingnya wadah. Untuk kebersamaan dalam mengelola serta memasarkan hasil produk UMK, maka sangat penting para pelaku UMK untuk membentuk wadah Koperasi. Sehubungan hal tersebut Dinas Koperasidan UMK KOTA CILEGON sangat Konsen nuntuk mensinergikan wadah koperasi dengan para pelaku UMK, Ditandai dengan kegiatan di tahun 2017 yaitu, MOU antara DEKOPINDA dan PIWKU. Dinas Koperasi dan PIWKU telah membentuk Koperasi Kenekeh untuk menampung kegiatan pelaku UMK kepada wadah koperasi. Dalam MOU tersebut para pelaku koperasi diharapkan mempunyai mitra binaan para pelaku UMK termasuk Koperasi Karyawan yang ada di Kota Cilegon. Para pelaku koperasi yang mempunyai Waserda agar menampung produk unggulan UMK membina para Pelaku UMK serta membantu permodalan.


Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari RAKORNAS kementrian Koperasidan UMKM


1. Arah kebijakan dan program Kementerian Koperasidan UKM dalam upaya peningkatan daya saing KUMKM, antara lain:



  1. Dalam hal perumusan kebijakan isu strategis saat ini dilakukan dengan mendorong percepatan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan terus diupayakan untuk menjamin kepastian kebijakan dalam pelaksanaan pemberdayaan KUMKM;

  2. Penajaman peran dan fungsi unit kerjaeselon I Kementerian Koperasi dan UKM, seperti: Bidang Pembiayaan dalam penyaluran KUR nasabah nya harus masuk pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Bidang Restrukturisasi dengan merestrukturisasi kredit koperasi di perbankan dan Lembaga Keuangan dan Bidang Pengawasan dengan mendorong Koperasi masuk dalam Sistem Informasi Debitur (SID);

  3. Pemberdayaan KUMKM harus mampu mendorong peningkatan daya saing, kapasitas KUMKM agar mampu beradaptasi dalam teknologi dan perubahan lingkungan bisnis secara global melalui pengembangan kewirausahaan dan keunggulan KUMKM.

  4. Program Aksi Reformasi Total Koperasi melalui Kewirausahaan digulirkan sebagai upaya mendorong pembangunan koperasi secara dinamis dan kekinian dengan mengacu pada jargon, yaitu: Tiada Koperasi Tanpa IT, Tiada Koperasi Tanpa Transaksi dengan Anggota sehingga bermuara dalam menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk KUMKM.


2. Berdasarkan hasil pemaparan OPD yang Membidangi KUMKM Provinsi / D.I dan tanggapan Deputi / BLU Kementerian Koperasidan UKM dan Dekopin, beberapa hal


 



  1. Peningkatan Koordinasi Kebijakan, Integrasi Perencanaan, Sinkronisasi Program, Sosialisasi Kegiatan, dan Monitoring Evaluasi (KISS-ME) dan sinergi serta kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah perlu terus ditingkatkan dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program / kegiatan pemberdayaan KUMKM.

  2. Perlu meningkatkan koordinasi, dan implementasi Program Kemudahan Impor dan Tujuan Ekspor (KITE) yang merupakan hasil sinergi dengan Kementerian Perindustrian dan Ditjend Bea Cukai, dan Program Pembiayaan Kredit Ultra Mikro (KUMi) yang merupakan hasil sinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

  3. Sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi kongres Gerakan Koperasi di Makassar pada Harkopnas tahun 2017 yang diprakarsai DEKOPIN , perlu dukungan seluruh pihak untuk meningkatkan katagori organisasi Kementerian Koperasi dan UKM sehingga fungsi koordinasi dan pelaksanaan teknis pemberdayaan KUMKM spektrumnya menjadi lebih luas dan efektif bagi kemajuan dan kemandirian KUMKM.

  4. Pemerintah pusat dan daerah perlu untuk terus memantapkan koordinasi dalam rangka mendorong efektivitas kegiatan Prioritas Nasional, Unggulan dan Strategis, antara lain: Penataan data base Koperasi melalui NIK dan Sertifikat NIK berbasis ODS, Revitalisasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Bantuan Modal Awal Bagi Wirausaha Pemula, Revitaliasi Pasar Rakyat, Pengembangan PLUT, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pendampingan KUMKM, Pendidikan dan Pelatihan (Perkoperasian, Kompetensi dan Manajerial), pengembangan Balai Latihan Perkoperasian (Balatkop) serta pengendalian dan pengawasan Koperasi;

  5. Pemberdayaan KUMKM harus mampu mendorong peningkatan daya saing dan kapasitas KUMKM agar mampu beradaptasi dalam teknologi serta perubahan lingkungan bisnis secara global melalui pengembangan kewirausahaan dan keunggulan KUMKM.

  6. Perlunya penguatan dukungan regulasi (Perda) dan anggaran (APBD) Provinsi / Kab / Kota) oleh Pemerintah Daerah sebagai aktualisasi sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah.


Yogyakarta, 5 April 2018



List Berita Lainnya
KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Bagaimana menurut pendapat anda tentang layanan di website ini?

Kurang
Cukup
Sangat Bagus
Tidak Tahu

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA